Penghasilan ideal untuk hidup di Jakarta selalu menjadi perdebatan hangat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, menyatakan bahwa penghasilan ideal berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan.
Bahkan, menurut Ahok, angka Rp 15 juta per bulan dapat memberikan standar hidup yang lebih baik.
Ahok berpendapat bahwa penghasilan minimal untuk hidup layak di Jakarta adalah sekitar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan.
Pernyataannya ini dianggap wajar mengingat upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 5,067 juta.
Namun demikian, pendapat ini juga mendapat dukungan dari Alexander Michael Tjahjadi, seorang peneliti dan Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy.
Menurut Michael, pernyataan Ahok tentang biaya hidup ideal di Jakarta yang mencapai Rp 15 juta per bulan memiliki dasar yang kuat.
Biaya hidup di Jakarta memang cukup tinggi, tercermin dari survei biaya hidup 2022 yang menempatkan Jakarta sebagai kota dengan konsumsi tertinggi di Indonesia.
Dalam konteks ini, biaya hidup layak tidak hanya ditentukan oleh UMP saja, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan pengeluaran per kapita.
Pendapat bahwa biaya hidup layak di Jakarta sebesar Rp 15 juta per bulan mendekati pengeluaran rata-rata kelompok kelas atas di Indonesia.
Data menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki pengeluaran bulanan sekitar Rp 12,3 juta. Sementara itu, pengeluaran kelompok menengah hanya sekitar Rp 2,7 juta per bulan.
Hal ini menunjukkan bahwa standar hidup yang diinginkan dapat berbeda-beda tergantung pada kelompok ekonomi yang dimaksud.
Sejak tahun 2008 hingga 2022, standar hidup di Jakarta mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan karena adanya pengaruh inflasi.
Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat bahwa rata-rata gaji per bulan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 216 dolar AS atau setara dengan Rp 3,5 juta, yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.
Untuk meningkatkan kualitas hidup di Jakarta, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menghitung biaya hidup layak.
Data yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk menilai dengan akurat pengeluaran dan pendapatan yang ada, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih terarah dan efektif.
Sumber : Kompas
