Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada ribuan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada semester pertama tahun 2024.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, sebanyak 46.240 pekerja kehilangan pekerjaan dalam periode Januari hingga Agustus 2024.
Namun, angka ini diperkirakan belum mencakup semua korban PHK karena banyak perusahaan belum melaporkan keputusan PHK yang diambil.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pekerja yang paling terdampak akan mendapatkan bansos, meskipun sebagian besar pekerja formal telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki jaminan hari tua serta jaminan kehilangan pekerjaan.
Muhadjir juga mengimbau perusahaan untuk lebih terbuka terkait jumlah pekerja yang terkena PHK guna mempermudah pendataan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan bahwa sektor manufaktur, terutama tekstil dan alas kaki, menjadi penyumbang terbesar kasus PHK. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, disusul oleh DKI Jakarta.
Langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah, termasuk penciptaan lapangan kerja baru, diharapkan dapat menyeimbangkan dampak PHK yang terjadi.***
Sumber : Katadata
